KONPAK PAPUA ,MENDESAK KEJATI PAPUA SEGERA TANGKAP DOREN WAKERKWA SH DAN JHON WAY,S.HUT SECEPATNYA.

KONPAK PAPUA ,MENDESAK KEJATI PAPUA SEGERA TANGKAP DOREN WAKERKWA SH DAN JHON WAY,S.HUT SECEPATNYA.

Detius Yoman Selaku Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Indonesia Provinsi Papua  ( KONPAK PAPUA )  mengatakan kejati papua terkesan lambat memproses Kasus Tindak Pidana Korupsi di tanah papua,jika kejati papua sengaja memperlambat kasus dw dan jw pejabat baru provinsi papua ,saya dengan rekan –rekan laporkan ke jamwas pusat ,kami punya data mengenai surat tersangka dw dan jw dari kejati papua mapung kejagung lengkap jadi saya siap lapor ke jamwas.

Kepala kejaksaan tinggi papua bapak huta galung hanya menlanjutkan saja sebaab kasus dw dan jw bukan kasus baru tapi kasus berjama ,masyarakat lanny jaya tahu Dua oknom pejabat baru Provinsi Papua DW dan JW sudah lama tersangka dari tahun 2011, saat itu dua oknum tersangka mantan Pejabat Lanny Jaya masing-masing Jhon Way,S,Hut Bupati Karteker dan Doren Wakerkwa,SH Mantan Setda Lanny Jaya resmi tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Lanny Jaya Tahun Anggaran 2010/2011sebesar  Rp.3 milyard yang jelas dw dan jw adalah saksi ahli danah hibah pilkada lanny jaya tahun 2010/2011 lalu.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota jangan mimpi meloloskan seorang tersangka korupsi keuangan Negara masa pemerintah mau melindunggi dasarnya apa ? .seorang tersangka tak ada alasan lolos dari jeratan hukum, apapun alasanya tetap di tanggung resiko atas perbuatanya.akibat dari kasus korupsi seluruh anggota kpu lanny jaya   dan dua orang mantan pejabat ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak berjalan mulus masyarakat lanny jaya sangat kecewa sekali sikap dan tindakan kpu saat itu pada hal kabupaten lanny baru pertama kali memilih calon bupati devinitp ,malah jadi daerah sarang koruptor sampai saat ini.

kami harap Pemerintah Provinsi Papua mohon jangan intervensi penegak hukum dalam hal ini kejati papua dan kapolda papua sebelum anda mengetahui persoalan ,sebab penegak hukum menjalankan tugas sesuai dengan Amanat Uu Tindak Pidana Korupsi ,alur kerja antara KPK,KAPOLRI dan KEJAGUNG RI sama .

kasus dw dan jw sudah lama resmi tersangka tahun 2011 lalu, saya kira nama dw dan jw bukan nama baru di ketahui public namun sudah lama . untuk menjakinkan pemerintah provinsi papua dan seluruh masyarakat papua kami keluarkan bukti surat pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Jayapura terhadap kedua tersangka DW dan JW  sebagai berikut :

1.            Surat Kejati Papua  : Nomor  B./014/T.1.1/Fd.1/09/2011 Dari Kepala Kejati Papua atas nama HARDJONO TJATJO,SH selaku Jaksa Utama Muda .

2.            Surat Kejaksaan Agung RI Jakarta : Nomor .B.1727/F.2/Fd.1/08/2012 yang di keluarkan oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus direktur penyidikan atas nama DRS.ARNOLD BM.ANGKOUW,SH Jaksa Utama Muda.

3.            Surat Kejaksaan Agung RI Jakarta : Nomor .R-/12/D/Dek.4/07/2012 .surat ketiga tandatangan oleh jaksa agung muda intelijen atas nama  EDWIN P.SITUMORANG .

4.            Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-474/T.1.5/Fd.1/11/2011 .kepada saksi JHON WAY,S.HUT.M.SI. (Mantan Pejabat Bupati Kab.Lanny Jaya )yang keluarkan atau memanggil oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua bagian Asisten Tindak Pidana Khusus atas Nama MUH.YUSUF BINTANG,SH.MH selaku Jaksa Utama Pratama..

5.            Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-469/T.1.5/Fd.1/11/2011 kepada SAKSI DOREN WAKERKWA,SH (Mantan Pejabat Bupati Kab.Lanny Jaya) yang keluarkan atau memanggil oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua bagian Asisten Tindak Pidana Khusus atas Nama MUH.YUSUF BINTANG,SH.MH selaku Jaksa Utama Pratama..

Kami minta bapak gubernur provinsi papua Lukas enembe jangan intervensi penegak hukum dalam hal ini kejati papua yang  sedang menangani kasus korupsi dana otsus diantaranya kasus korupsi danah hibah kabupaten lanny jaya yakni tersangka dw dann jw.

Dana otonomi khusus dengan nilai milyaran rupiah tengelam dalam korupsi.sulit sekali untuk menelusuri awal mula korupsi di bumi cendrawasih papua.kasus tindak pidana korupsi ,pencucian uang,makelar hukum,makelar jabatan dan illegal loging di papua berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan.tindakan-tindakan kasus tersebut  diatas terjadi di plosok plosok papua sampai di provinsi papua dan papua barat.

Bagimana mungkin orang asli papua maupun nonpapua bisa berubah ,moral pejabat papua hancur total,terlalu cepot emosi dalam keinginan hawa nafsu untuk memperkaya diri dengan keluarganya.

Pemerintah provinsi papua dibawah komando LUKMEN harus mendukung pemberantasan korupsi di tanah papua,jika tidak mendukung kejati papua dan kapolda papua dalam menangani tindak pidana korupsi maka kedepan lebih hancur,hidup orang asli papua akan buruk,orang asli papua saling memusui antara satu dengan yang lain.

KONPAK PAPUA ,MENDESAK KEJATI PAPUA SEGERA TANGKAP DOREN WAKERKWA SH DAN JHON WAY,S.HUT SECEPATNYA.

Detius Yoman Selaku Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Indonesia Provinsi Papua  ( KONPAK PAPUA )  mengatakan kejati papua terkesan lambat memproses Kasus Tindak Pidana Korupsi di tanah papua,jika kejati papua sengaja memperlambat kasus dw dan jw pejabat baru provinsi papua ,saya dengan rekan –rekan laporkan ke jamwas pusat ,kami punya data mengenai surat tersangka dw dan jw dari kejati papua mapung kejagung lengkap jadi saya siap lapor ke jamwas.

Kepala kejaksaan tinggi papua bapak huta galung hanya menlanjutkan saja sebaab kasus dw dan jw bukan kasus baru tapi kasus berjama ,masyarakat lanny jaya tahu Dua oknom pejabat baru Provinsi Papua DW dan JW sudah lama tersangka dari tahun 2011, saat itu dua oknum tersangka mantan Pejabat Lanny Jaya masing-masing Jhon Way,S,Hut Bupati Karteker dan Doren Wakerkwa,SH Mantan Setda Lanny Jaya resmi tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Lanny Jaya Tahun Anggaran 2010/2011sebesar  Rp.3 milyard yang jelas dw dan jw adalah saksi ahli danah hibah pilkada lanny jaya tahun 2010/2011 lalu.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota jangan mimpi meloloskan seorang tersangka korupsi keuangan Negara masa pemerintah mau melindunggi dasarnya apa ? .seorang tersangka tak ada alasan lolos dari jeratan hukum, apapun alasanya tetap di tanggung resiko atas perbuatanya.akibat dari kasus korupsi seluruh anggota kpu lanny jaya   dan dua orang mantan pejabat ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak berjalan mulus masyarakat lanny jaya sangat kecewa sekali sikap dan tindakan kpu saat itu pada hal kabupaten lanny baru pertama kali memilih calon bupati devinitp ,malah jadi daerah sarang koruptor sampai saat ini.

kami harap Pemerintah Provinsi Papua mohon jangan intervensi penegak hukum dalam hal ini kejati papua dan kapolda papua sebelum anda mengetahui persoalan ,sebab penegak hukum menjalankan tugas sesuai dengan Amanat Uu Tindak Pidana Korupsi ,alur kerja antara KPK,KAPOLRI dan KEJAGUNG RI sama .

kasus dw dan jw sudah lama resmi tersangka tahun 2011 lalu, saya kira nama dw dan jw bukan nama baru di ketahui public namun sudah lama . untuk menjakinkan pemerintah provinsi papua dan seluruh masyarakat papua kami keluarkan bukti surat pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Jayapura terhadap kedua tersangka DW dan JW  sebagai berikut :

1.            Surat Kejati Papua  : Nomor  B./014/T.1.1/Fd.1/09/2011 Dari Kepala Kejati Papua atas nama HARDJONO TJATJO,SH selaku Jaksa Utama Muda .

2.            Surat Kejaksaan Agung RI Jakarta : Nomor .B.1727/F.2/Fd.1/08/2012 yang di keluarkan oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus direktur penyidikan atas nama DRS.ARNOLD BM.ANGKOUW,SH Jaksa Utama Muda.

3.            Surat Kejaksaan Agung RI Jakarta : Nomor .R-/12/D/Dek.4/07/2012 .surat ketiga tandatangan oleh jaksa agung muda intelijen atas nama  EDWIN P.SITUMORANG .

4.            Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-474/T.1.5/Fd.1/11/2011 .kepada saksi JHON WAY,S.HUT.M.SI. (Mantan Pejabat Bupati Kab.Lanny Jaya )yang keluarkan atau memanggil oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua bagian Asisten Tindak Pidana Khusus atas Nama MUH.YUSUF BINTANG,SH.MH selaku Jaksa Utama Pratama..

5.            Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-469/T.1.5/Fd.1/11/2011 kepada SAKSI DOREN WAKERKWA,SH (Mantan Pejabat Bupati Kab.Lanny Jaya) yang keluarkan atau memanggil oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua bagian Asisten Tindak Pidana Khusus atas Nama MUH.YUSUF BINTANG,SH.MH selaku Jaksa Utama Pratama..

Kami minta bapak gubernur provinsi papua Lukas enembe jangan intervensi penegak hukum dalam hal ini kejati papua yang  sedang menangani kasus korupsi dana otsus diantaranya kasus korupsi danah hibah kabupaten lanny jaya yakni tersangka dw dann jw.

Dana otonomi khusus dengan nilai milyaran rupiah tengelam dalam korupsi.sulit sekali untuk menelusuri awal mula korupsi di bumi cendrawasih papua.kasus tindak pidana korupsi ,pencucian uang,makelar hukum,makelar jabatan dan illegal loging di papua berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan.tindakan-tindakan kasus tersebut  diatas terjadi di plosok plosok papua sampai di provinsi papua dan papua barat.

Bagimana mungkin orang asli papua maupun nonpapua bisa berubah ,moral pejabat papua hancur total,terlalu cepot emosi dalam keinginan hawa nafsu untuk memperkaya diri dengan keluarganya.

Pemerintah provinsi papua dibawah komando LUKMEN harus mendukung pemberantasan korupsi di tanah papua,jika tidak mendukung kejati papua dan kapolda papua dalam menangani tindak pidana korupsi maka kedepan lebih hancur,hidup orang asli papua akan buruk,orang asli papua saling memusui antara satu dengan yang lain.

CAPRES NOMOR URUT 2JOKOWI KAMPANYE DI PAPUA

Share :    

Sebagian Warga Papua Menyukai  Gaya Blusukan Ala Jokowi

Penulis : Pilemon Keiya | Senin, 09 Juni 2014 20:29 Dibaca : 242    Komentar : 2

Share :    

Calon Presiden Indonesia Joko Widodo saat kampanye di Jayapura. Foto: Pilemon Keiya

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Gaya blusukan Calon Presiden Indonesia, Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla pada Pilpres 9 Juli mendatang, ternyata disukai warga Papua.

Blusukan dinilai memiliki arti tersendiri, tidak hanya sebagai cara mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Blusukan itu bagi orang Papua, dapat diartikan sebagai bagian membangun kekerabatan antara seorang tokoh dengan pengikutnya. Kami tidak mengenal blusukan, kami mengenal menyelesaikan persoalan di para-para adat, tapi jika mau diadopsi, gaya blusukan itu juga sebagai penyelesaian masalah, langsung ke masyarakat di bawah," kata Thomas Unir, warga Asmat, di Jayapura, Papua, Minggu (08/6/2014) kemarin.

Menurut dia, blusukan atau menjaring aspirasi melihat langsung kondisi rakyat di lapangan, yang dilakukan Capres nomor urut 2, memberi ruang bagi warga bertemu langsung dengan pemimpinnya.

"Selama ini kami hanya melihat pejabat di TV saja, jarang pejabat mau berjabat tangan dengan masyarakat. Tapi dengan gaya Jokowi, sekat antara pejabat dan masyarakat menjadi hilang," ujarnya.

Blusukan, kata Thomas, bukan pencitraan. Jika seorang pejabat dalam kesehariannya memfokuskan diri pada kerja, maka dengan sendirinya, ia akan terjun ke masyarakat untuk melihat realitas masalah apa saja yang dihadapi.

"Tidak banyak pejabat Papua yang secara sukarela mau turun ke lapangan. Ini berbeda dengan Jokowi, itulah mengapa kami sangat tertarik pada figur Jokowi," katanya lagi.

Dalam kunjungannya ke Papua pada 5 Juni kemarin, Jokowi sempat menyinggahi pasar Praha Sentani dan pasar Mama-mama Papua di Kota Jayapura. Blusukan Jokowi ke pasar tidak saja dilakukan pada masa kampanye Pilpres, namun juga ketika ia memimpin Jakarta sebagai gubernur.

"Blusukan ala Jokowi kini banyak ditiru. Di Merauke, ada bupati  Romanus Mbaraka yang juga gemar turun ke kampung untuk melihat dan menyelesaikan persoalan kampung. Blusukan bukan hanya penting saat ini, tapi saya kira, itulah harapan masyarakat terhadap pemimpinnya yang mau dekat dengan mereka," kata Jerry Omona, Koordinator Media Relawan Papua untuk Jokowi.

Ia menambahkan, blusukan ala Jokowi merupakan bagian dari gaya seorang pemimpin yang 'tunduk' pada rakyat. Jika seorang pemimpin menghormati rakyatnya, maka ia tak segan untuk bertelanjang kaki dan memasuki area banjir.

"Karena jelas bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat, dengan begitu, seharusnya pemimpin mau turun ke bawah dan mendengar keluh kesah rakyat. Bukan pemimpin yang pintar memberi janji, namun tak pernah turun ke bawah, kalaupun blusukan, itupun lantaran mempunyai kepentingan politik," jelasnya.

Jerry menjelaskan, Jokowi telah memperkenalkan era baru blusukan yang mencerminkan hubungan erat antara pemimpin dan yang dipimpin. Jokowi adalah sosok yang fenomenal, ideal dan bijaksana memimpin sebuah bangsa.

"Plato pernah mengatakan, pemimpin yang ideal adalah seperti seorang filsuf. Jika seorang filsuf diidentikkan dengan orang yang bijaksana, apakah Jokowi dapat dikatakan seperti itu? Ya, orang bijak selalu menyimak masalah dengan baik, mendengar langsung dari rakyat dan menyelesaikan masalah secepat mungkin," paparnya.

Baginya, meskipun era Plato berbeda dengan kondisi Indonesia kini, namun setidaknya, figur Jokowi mampu menyerupai atau paling tidak menyamai filsuf seperti ungkapan Plato.

"Blusukan adalah cara paling sederhana, efektif, hemat biaya dan tepat sasaran. Rakyat menginginkan figur seperti itu. Bukan Presiden yang jago berpidato namun tidak dapat bekerja."

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Komarudin Watubun mengungkapkan, blusukan yang dilakukan Jokowi dilakukan demi melihat langsung persoalan rakyat.

"Kalau ia hanya duduk dikantor, tentu ia tidak bisa mengetahui apa saja persoalan rakyat. Baginya, kerja, kerja dan kerja adalah hal yang penting," ujar Komarudin.

Komarudin mensinyalir, gaya blusukan tersebut telah dipolitisir elit lain untuk kepentingan Pilpres. "Ada yang bilang itu hanya pencitraan, saya tidak mau menanggapi, biarlah rakyat saja yang menilai," katanya singkat. (Pilemon Keiya/MS)