KORAN CENDRAWASIH PAPUA, Bangkalan -- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, akan ikut membantu Pemerintah Daerah Bangkalan mencegah eksodus pekerja seks ke Bangkalan setelah ditutupnya lokalisasi Dolly. "Kami akan ikut memantau tempat-tempat yang rawan dimasuki PSK," kata Ketua MUI Bangkalan, KH Syarifuddin Damanhuri, Selasa, 17 Juni 2014.
Sebagai daerah yang dekat dengan Surabaya, Bangkalan menjadi salah satu daerah paling rawan didatangi pekerja seks asal Dolly. Tempat yang paling rawan dijadikan tempat mangkal PSK adalah warung-warung di sepanjang akses Jembatan Suramadu.
MUI berharap pemerintah daerah memberikan pembinaan kepada alumnus lokalisasi agar mereka bisa mandiri dan berdikari. "Kami yakin jika setelah ditutup PSK diayomi dan diurus pemerintah, mereka pasti akan bertaubat," ujar Syarifuddin.
Ulama Madura, kata dia, mendukung penuh upaya penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Menurut Syarifuddin, sebagai salah satu bentuk dukungan, ulama Madura yang terdiri atas pengurus MUI se-Madura, NU se-Madura dan ulama Bassra se-Madura akan hadir dalam gelar doa bersama di gedung Grahadi Surabaya.
Dia juga meminta warga Madura di Surabaya turut mendukung upaya Pemerintah Kota Surabaya menutup Dolly. "Kalau semua elemen mendukung, hampir pasti tidak akan ada gesekan saat penutupan," tuturnya.
Lokalisasi prostitusi di Gang Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Surabaya, benar-benar akan ditutup hari ini. Deklarasi pengalihan fungsi kawasan dan ganti profesi pekerja seks komersial dan muncikari akan dipimpin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri bersama ratusan warga Dolly.
“Ratusan orang akan deklarasi di situ. Mereka membacakan ikrar kampung mereka harus bersih, aman, dan bebas dari prostitusi,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Surabaya Muhammad Fikser kepada KORAN CENDRAWASIH PAPUA
Setelah deklarasi di Islamic Centre Dukuh Kupang pada pukul 19.00 WIB nanti, seribu lebih PSK dan muncikari yang sudah didata Dinas Sosial akan mulai menerima santunan dari pemerintah. Masing-masing mendapat uang sebesar Rp 5 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar